Inimencakup tindakan atau kebijakan yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Contoh konkret pelanggaran terhadap Sila Kedua Pancasila mungkin termasuk: Diskriminasi Rasial atau Etnis: Memperlakukan seseorang atau kelompok berdasarkan ras, etnis, atau asal-usul mereka, dengan cara yang merendahkan atau tidak Tidakhanya itu, pengalihan penggunaan jenis LPG juga perlahan dilakukan oleh pemerintah, dengan mengganti LPG 'Melon' 3 Kg dengan LPG Bright Gas, yang harganya juga jauh lebih tinggi. Pergantian itu dirasakan karena perlahan LPG 3 Kg mulai langka dari pasaran, entah itu karena distribusinya terlambat atau stok yang sengaja dikurangi. Pemerintahseharusnya tidak kaku pada keputusan yang dibuat, jika memang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan pemerintah eharusnya lebih fleksibel agar tujuan kebijakan tetap tercapai. 3. Sosialisasi dilaksanakan lebih merata kepada subjek kebijakan, misalnya dengan mengundang masingmasing ketua paguyuban angkot, kemudian dari masing-masing AnalisisTerhadap Kesesuaian / Ketidaksesuaian Kebijakan Dengan Pancasila. Menurut saya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sila ke-5 yang berbunyi. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (2) yang berbunyi Cabang-cabang produksi. Aziz, 2012 : 23). Hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang dan hukum yang sesuai dengan harapan atau cita-cita dari masyarakat. Manakala dengan adanya hukum tersebut akan menjadikan keteraturan sosial dalam masyarakat. Berbicara tentang hukum memang sangat pelik terdapat takaran sebuah Pembuatankebijakan bertalian dengan semua masalah bertalian tidak dapat diamati sendirian oleh pemerintah. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memutuskan semua isu (masalah) yang timbul. Partisipasi masyarakat disini menjadi amat penting berwujud pemberian saran, kritik,pemikiran bagi pemerintah (pembuat kebijakan) untuk makalahyang berjudul "Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia" ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Raharjo, S.Pd., M.Sc pada mata kuliah Pancasila, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis. MAKALAHPANCASILA KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. sementara masalah baru yang MAKALAHPANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA PPKN Ridho Pratama 1312011281 f PENDAHULUAN Latar Belakang Pancasila dapat diperuntukkan kepada negara, masyarakat dan pribadi bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain pancasila itu sebagai norma hukum dasar negara Republik Indonesia, sebagai social ethics bangsa Indonesia dan sebagai pegangan moral rakyat MakalahPancasila Inventarisir Kasus yang tidak sesuai pancasila makalah pancasila yang tidak sesuai dengan pancasila beserta disusun oleh: anastasya thamsil Perlu dibangun sistem dimana masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. XaXu4dR.