KepalaDinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor Fahrudin didampingi Kabid SD Maman Suherman dan beberapa pengawas SD membuka acara sekaligus memberikan arahan kepada seluruh peserta. Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal Basor mengatakan, bahwa kegiatan ini dilakukan bagi para tenaga pendidik khususnya di wilayah Kecamatan Tanah Sareal yang belum Praktikpungutan liar di dunia pendidikan ini pun menjadi sorotan tersendiri bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor Timur yang tengah menyiapkan gugatan hukum. "Kami prihatin dengan masih adanya pungutan liar di sekolah saat penerimaan siswa baru ini. Apalagi ditengah pandemi seperti ini dimana semua orang tengah kesulitan ekonomi. KBRN Denpasar : Satu inovasi bidang pelayanan sosial kembali diluncurkan oleh Pemkot Denpasar. Kali ini Dinas Sosial Kota Denpasar meluncurkan inovasi Pobia (Pojok Kebaikan) yang dilakukan oleh Ketua K3S Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Kamis (16/6) di Kantor Untukmendukung Visi Kota Bogor yaitu Bogor sebagai Kota yang Nyaman, Beriman dan Transparan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor dihadapkan pada tantangan yang berat, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang, Pernyataan Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, mengacu pada Visi dan Misi Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2014 Saatpenyerahan, Ny. Antari Jaya Negara didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua Gatriwara Kota Denpasar, Ny. Purnawati Ngurah Gede dan Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. Turut hadir pula Direktur PT. BPR Lestari Bali, Made Tutik Sri Andayani. Bogor Wali Kota Bogor Bima Arya berinisiatif mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap lima orang aparatur sipil negara (ASN) yang ditahan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Lima merupakan tersangka kasus korupsi dana BOS SD dengan kerugian Negara Rp 17,2 miliar. Lima tersangka masuk ketua kelompok kerja kepala sekolah (K3S) sekolah dasar (SD) di tiap kecamatan BOGOR- Sebanyak empat pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor pada hari, Senin (22/06/2020). Rade mengaku bahwa pihaknya telah memeriksa sebanyak 40 orang dalam kasus dugaan rasuah itu, termasuk Ketua K3S, almarhum Topan. "Ya, dia (almarhum Taufan) juga termasuk," tegasnya BOGOR INDONEWS - Halalbihalal dan pelepasan purnabakti kependidikan di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengusung tema "Sucikan Hati, Kuatkan Acara diikuti Ketua K3S, PGRI, Kopadik, KOPRI, KKS Ciampea dan 3 orang perwakilan dari setiap SD Negeri dan SD Swasta, dengan jumlah 50 sekolah. Dewan Tekankan Pelaksanaan PPDB 2022 Kota KetuaTim Pembina PKK Kota Cimahi (2002-sekarang) Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cimahi (2011-sekarang) Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kota Cimahi (K3S) Kota Cimahi (2003-sekarang) * Ketua Kehormatan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia (PPTI) Kota Cimahi (2007-sekarang) Prestasi dan Penghargaan TRIBUNBALI.COM, DENPASAR - Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara pada Jumat 20 Agustus 2021 mendampingi para disabilitas Denpasar mengikuti vaksinasi yang digelar Pemerintah Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali.. Pelaksanaan vaksinasi kepada disabilitas ini dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. FVAnuu. Ketua K3S Jasinga, Subroto Ketua K3S Jasinga, Subroto BOGOR, INDONEWS – Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor mengikuti rapat dengan agenda UPK, salah satunya penyusunan RKAS tahun 2022. “Rapat yang digelar hari ini, Selasa 8/2/202 merupakan rapat kedua. OPS K3S dihadirkan di rapat lanjutan sosialisasi SKP Sasaran Kinerja Pegawai besok, 9 Februari 2022, dengan pemateri dari pengawas pembina,” jelas Ketua K3S Jasinga, Subroto, usai rapat. Dijelaskan, rapat yang dilaksanakan besok, untuk menyempurnakan gambaran dan tindak lanjutnya seperti apa. “Harapannya, di tahun 2022 K3S lebih solid, kompak dan bersinergi sehingga program yang disampaikan akan lebih cepat,” tandasnya. Rapat hari ini juga turut dihadiri 3 gugus. Sedangkan jumlah sekolah yang menjadi binaan K3S terdapat 60 sekolah, 59 negeri dan 1 swasta. Cici BOGOR, Kamis 23/07/2020 – Setelah seorang pengusaha percetakan yang mendapatkan proyek dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S, JRR ditetapkan tersangka, kini Kejaksaan Negeri Kejari Bogor kembali menetapkan enam 6 tersangka kasus penyelewengan dan Bantuan Operasional Sekolah BOS yang merugikan negara hingga Rp. 17,198 miliar.“Kami telah menangani dana bos tahun 2017 hingga 2019 dengan total kerugian negara Rp. 17. 198. Kemarin kami telah menetapkan 1 tersangka, sebagai penyedia soal-soal ujian, seperti UAS, UTS, tryout, dan sebagainya. Hari ini kita sudah tetapkan 6 tersangka tambahan dan dilakukan penahanan,” demikian disampaika Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Bambang Sutrisna, Kamis 23/07 Bambang, ke 6 tersangka yang kini ditahan, merupakan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S di 6 Kecamatan se-Kota Bogor. Dari ke 6 orang tersangka ini, beberapa di antaranya masih berstatus PNS dan memiliki jabatan kepala sekolah. Sementara lainnya, sudah pensiun. Adapun inisial dari ke 6 Ketua K3S ini adalah BS, GN, DD, SB, DD dan 6 Ketua K3S yang kini ditahan tambah Bambang, diduga memiliki peran dan aktif dalam berkomunikasi dengan tersangka JRR, selaku kontraktor penyedia dan pengganda soal untuk UAS, UTS dan trayout, yang sudah ditahan sebelumnya.“Ada K3S di 6 kecamatan yang memiliki peran aktif dalam masalah ini dengan pihak penyedia pengadaan soal, atau tersangka yang sudah kami tahan kemarin JRR,red. Mereka diduga kerjasama. Sebelum kejadian ini, mereka intens berkomunikasi dengan tersangka dan kita sudah cek komunikasinya melalui HP tersangka. Di sinilah permainan antara K3S dengan penyedia soal-soal itu sehingga timbul kerugian negara yang nilainya 17 koma sekian milyar itu,” tuturnyaMenurut Bambang, pihaknya masih melakukan pengembangan terkait penyelewengan dana BOS Iran G Hasibuan Editor Amin Publisher Ela Pewarta frans Ganyang Koran SINAR PAGI, Kab. Bogor,- Diduga ada skandal gelap yang terstruktur, terorganisir, sistematis dan masif di tubuh Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S melibatkan oknum Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang terkesan kebal hukum. Disinyalir korupsi berjamaah dalam pengelolaan dana bos libatkan okum k3s tingkat kecamatan akan segera terkuak. Berdasarkan laporan narasumber kami Koran Sinar Pagi yang dapat kami pertanggung jawabkan yang berinisial ” I ” dan diperkuat oleh pengakuan salah satu ketua K3S tingkat Kecamatan sebut saja ” ED ” menuturkan, ” saya berupaya agar kawan kepsek dapat bekerja dengan tenang kondusif dalam kondisi saat ini katanya…! bahkan pengakuan pun datang dari salah satu oknum yang tidak asing merupakan orang dalam lingkup K3S sendiri memberikan penegasan kalau hal dimaksud benar adanya dan sudah menjalar sejak lama namun belum pernah terkuak, di saat kami mengklarifikasi terkait adanya dugaan temuan di lapang seputar pengelolaan dana BOS yang di alokasikan untuk mengcover gaji guru honorer tingkat Sekolah Dasar SD, tunjangan kesra dan pengkondisian ana untuk kegiatan K3S per siswa di bumi tegar beriman dengan modus overandi yang hampir sama. Berdasarkan data yang kami himpun per januari 2021 di mana terdapat sekitar jumlah guru honorer non pns dan 522. 312 jumlah siswa terdaftar di dapodik 2021, di sinyalir ada skandal terselubung dalam prakteknya dan patut di duga kuat selain sarat interfensi juga di tunggangi kepentingan dengan berbagai modus yang belakangan ini terkesan tersamarkan. Perlu di ketahui, sebelumnya meskipun sudah di ingatkan akan tetapi pihak terkait tidak mengindahkan dan ternyata seolah – olah mereka kebal hukum, apakah di karnakan mereka punya backing sebagai safety hingga dengan leluasa menggerogoti gaji bagi guru honorer di bumi tegar beriman. Diminta kepada aparat penegak hukum khususnya kepada lembaga anti rasuah KPK -RI untuk segera menindak lanjuti sekaligus memeriksa ketua K3S beserta jajaran dan oknum pejabat disdik akan adanya dugaan temuan seputar pemotongan gaji bagi guru honorer non pns, tunjangan kesra dan pengondisian pengadaan buku kurikulum via siflah, pemotongan dana bos demi penegakan suvremasi hukun dalam menyonsong terciptanya birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi khushnya di bumi tegar beriman pada umumnya yang konon katanya modus overandi di maksud sebagai mesin pencetak uang menggerogoti uang negara demi kepentingan korporasi semata,”Tegasnya. Post Views 505 Pos terkaitAPH Akan Segera Periksa Jajaran Pengurus K3S Wilayah CibinongSandiaga Uno “Jika Santri Ingin Jadi Pengusaha Harus Gercep, Geber dan Gaspol”Masyarakat Panjalu Berharap Pelaporan Kedua Belah Pihak Berujung Bergandengan TanganDisinyalir, Pengurus K3S Kecamatan Cibinong Terlibat Skandal TerselubungTerkait Dugaan Insiden Pengeroyokan Aktivis, Bupati Ciamis Yakin Tidak Tahu MenahuWujudkan Profil Pelajar Pancasila, Guru SDN Pandansari Latih Muridnya Berkebun